Ditres PPA / PPO Polda Jatim Bongkar 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Terjerat Sindikat Perekrutan PMI Ilegal
SURABAYA (tribratanews.jatim.polri.go.id) - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 21 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 29 tersangka berhasil diamankan, dengan berbagai modus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke sejumlah negara.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Jatim dalam memberantas praktik perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta berbagai bentuk eksploitasi terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari total 21 perkara yang berhasil diungkap, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani 8 perkara dengan 14 tersangka. Sementara itu, Polres jajaran berhasil mengungkap 13 perkara dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” kata Kombes Pol Ganis Setyaningrum saat konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Dikatakan, sejumlah perkara yang ditangani memiliki modus operandi berupa penawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Para pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat, menawarkan pekerjaan melalui media sosial, serta meminta sejumlah uang kepada calon pekerja migran dengan dalih biaya keberangkatan, pengurusan dokumen, visa, hingga tiket perjalanan.
Beberapa perkara yang berhasil diungkap Ditres PPA/PPO Polda Jatim di antaranya dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Armenia, Jepang, Rusia, Singapura, dan kawasan Timur Tengah.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Armenia. Dalam kasus tersebut, sebanyak 15 warga Lamongan diduga menjadi korban perekrutan ilegal. Namun, hingga saat ini baru delapan orang yang telah melaporkan diri, sementara korban lainnya masih dalam proses identifikasi dan pendalaman oleh penyidik.
Para korban dijanjikan pekerjaan di Armenia dengan gaji sebesar 1.000 dolar AS atau sekitar Rp15 juta per bulan. Namun, untuk biaya keberangkatan dan kebutuhan lainnya, masing-masing korban diminta membayar sebesar Rp75 juta.
Karena tidak memiliki uang yang cukup, sebagian korban bahkan menjaminkan sertifikat rumah atau tanah kepada koperasi untuk mendapatkan pinjaman biaya keberangkatan.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka berinisial P, yang merupakan pemilik LPK ADI di Lamongan, masih berstatus DPO. Tersangka P diduga berperan menyalurkan nama dan dokumen milik korban, mentransfer uang, serta melakukan pemesanan tiket keberangkatan.
Tersangka lainnya berinisial T, warga Tegal, diduga memiliki jaringan agensi di Armenia. Tersangka T menerima uang dari korban, membantu pengurusan visa, serta melakukan pembayaran tiket yang telah dipesan.
Sementara tersangka KA, warga Lamongan, berperan merekrut calon pekerja migran, mendampingi korban dalam pengurusan paspor, membantu pengajuan pinjaman ke koperasi, serta menerima transfer uang dari para korban.
"Dalam pengungkapan tersebut, kami mengamankan sejumlah barang bukti berupa kontrak kerja, visa, paspor, buku rekening, dan telepon genggam," tutur Ganis.
Kasus berikutnya adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Jepang. Sebanyak empat orang menjadi korban, masing-masing berinisial NP, R, AJ, dan D, yang berasal dari sejumlah daerah di luar Jawa Timur.
Para korban dijanjikan pekerjaan di pabrik pengepakan buah dengan gaji sekitar Rp22 juta per bulan. Informasi lowongan tersebut disebarkan melalui media sosial, termasuk TikTok, dengan menggunakan akun bernama “Masiku Tour Guide”.
Dalam perkara ini, penyidik mengamankan tiga tersangka, yakni AS, MVS, dan AM. Tersangka AS, berusia 34 tahun, warga Bekasi, diduga berperan membuat akun media sosial untuk mempromosikan pekerjaan di Jepang dan melakukan perekrutan calon pekerja migran. AS juga menerima pembayaran dari empat korban dengan nominal bervariasi, mulai Rp40 juta, Rp45 juta, Rp70 juta, hingga Rp75 juta.
Selain menjanjikan pekerjaan, tersangka juga menawarkan kepada korban bahwa setelah tiba di Jepang, mereka akan dibuatkan KTP sementara sebagai warga negara Jepang.
Tersangka MVS, berusia 22 tahun, warga Gunungkidul, diduga membantu memfasilitasi penjemputan dan tempat tinggal para korban di Jepang serta menjanjikan bantuan pembuatan KTP sementara. Sementara tersangka AM, berusia 40 tahun, warga Bandung Barat, diduga menawarkan pekerjaan kepada korban dan meminta biaya pengurusan visa serta keberangkatan.
"Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang disampaikan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi mengenai adanya empat korban yang kemudian ditindaklanjuti oleh Ditres PPA/PPO Polda Jatim," ujarnya.
Polda Jatim juga mengungkap dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai tentara di Rusia. Dalam perkara ini, terdapat dua korban berinisial JS, warga Kabupaten Bogor, dan AS, warga Kota Padang, Lampung. Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai tentara atau militer Rusia dengan iming-iming gaji sebesar Rp54 juta per bulan.
Kasus tersebut terungkap setelah adanya koordinasi antara kepolisian, Lanudal Juanda, dan pihak Imigrasi terkait keberangkatan para korban melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kemudian dialihkan ke Bandara Juanda.
Penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial IS, warga Sukabumi, yang saat ini masih dalam upaya pengejaran. Selain itu, Ditres PPA/PPO Polda Jatim juga menangani perkara lain terkait dugaan perekrutan warga negara Indonesia untuk menjadi tentara di Rusia. Dalam perkara tersebut, korban diketahui telah berada di Rusia.
Kasus bermula ketika pelapor mendapatkan informasi dari seseorang yang mengaku sebagai wartawan Jepang melalui telepon, yang menyebutkan bahwa ayahnya menjadi tawanan perang di Rusia.
"Setelah menerima laporan, kami melakukan penyelidikan dan pengembangan hingga memperoleh identitas tersangka. Berdasarkan hasil pengembangan, tersangka dalam perkara tersebut diketahui telah ditahan oleh Bareskrim Polri. Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan perekrutan tersebut," ungkapnya.
Perkara lainnya adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura. Korban dalam perkara ini berinisial IM, seorang perempuan berusia 45 tahun, warga Malang.
Tersangka berinisial NJ, seorang perempuan yang diketahui pernah bekerja di Singapura, diduga membuka lembaga pelatihan kerja setelah kembali ke Indonesia.
Melalui lembaga tersebut, tersangka melakukan perekrutan calon pekerja migran, menampung, serta menawarkan pekerjaan sebagai ART di Singapura dengan iming-iming gaji besar.
"Penyidik menduga kegiatan perekrutan dan penempatan pekerja migran tersebut dilakukan secara nonprosedural. Tersangka juga diduga memperoleh keuntungan ekonomi dari proses perekrutan dan penempatan calon pekerja migran Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, dalam kasus dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di kawasan Timur Tengah, seorang perempuan berinisial MT, berusia 45 tahun, warga Jember, menjadi korban.
Tersangka berinisial AS, perempuan berusia 46 tahun, warga Jember, diduga berperan mencari calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
Tersangka diketahui merupakan mantan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Setelah kembali ke Indonesia, tersangka diajak bergabung untuk mencari calon pekerja yang akan ditempatkan sebagai ART di kawasan Timur Tengah dengan iming-iming gaji sebesar Rp10 juta per bulan.
Dari setiap calon pekerja yang direkrut, tersangka diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp1 juta.
"Tersangka AS telah diamankan dan saat ini dalam perjalanan menuju Surabaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut," ungkapnya.
Kombes Pol Ganis Setyaningrum menegaskan, terhadap para tersangka dalam perkara-perkara tersebut dikenakan ketentuan pidana sesuai peran dan perbuatan masing-masing, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Para tersangka juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lainnya sesuai hasil penyidikan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Ia menambahkan, keberhasilan pengungkapan berbagai perkara TPPO tersebut merupakan hasil kerja sama dan koordinasi lintas instansi dalam melakukan pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.
Ganis juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Jawa Timur, agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar, tetapi tidak disertai prosedur dan dokumen resmi.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau lembaga yang melakukan perekrutan sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Selain itu, calon pekerja migran juga diingatkan agar tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan bergaji besar, khususnya pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai prosedur ataupun dokumen resmi. Jangan mudah menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbau Kombes Pol Ganis.
Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan ilegal, penipuan berkedok pekerjaan, maupun eksploitasi terhadap seseorang.
"Laporan dapat disampaikan kepada kepolisian maupun instansi terkait, seperti Imigrasi, BP3MI, Lanudal Juanda, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," pungkasnya. (hms/mbah)








